KIBS II, 19—22 Desember 2011

Politik Birokrasi di Tatar Sunda

Dede Mariana

Guru Besar Universitas Padjadjaran

Politik Birokrasi, dapat bermakna bagaimana birokrasi dikelola. Apakah buat kepentingan kelompok-kelompok politik atau buat kepentingan publik. Birokrasi, sejatinya disusun untuk hadirnya pemerintahan yang éfék­tif. Pemerintahan yang manfaat dan maslahat bagi publik.

Tatar Sunda, menunjuk kpd ruang wilayah dg domi­nasi budaya Sunda dan orang-orang Sunda sebagai pengusung budaya Sunda.

Karena itu, politik birokrasi di Tatar Sunda mem­bahas ikhwal pengelolaan birokrasi (pemerintahan) atau birokrasi yang mengurusi urusan-urusan publik di wilayah Tatar Sunda, yakni Jawa Barat dan Banten.

Selama ini ada anggapan bahwa orang Sunda sebagai étnik kedua terbesar di Indonesia setelah étnik Jawa, seharusnya mendapat peluang besar untuk menjadi pemimpin politik di tingkat nasional. Bahkan ada yang beranggapan ‘harus’ menjadi presiden, wakil presidén, atau menteri. Terhadap anggapan tersebut bisa benar bisa tidak. Benar, bila memang kedudukan menjadi pemimpin politik diasumsikan terkait dengan besarnya jumlah pemilih dan préférénsi étnik merupakan faktor tunggal. Tidak benar, karena kepemimpinan politik meskipun sifatnya terbuka sejalan dengan prinsip-prinsip démokrasi, pemilihan pemimpin politik sangatlah kompléks, préférénsi étnik dan étnisitas hanyalah satu faktor saja.

Terlepas dari soal tersebut, yang sesungguhnya penting diketahui adalah bagaimanakah pengelolaan urusan-urusan publik yang dikelola oléh birokrasi diselenggarakan di wilayah Tatar Sunda. Hal tersebut penting untuk diketahui, karena asumsinya apabila politik birokrasi di Tatar Sunda output dan outcomenya bagus, bahkan lebih jauh memberi bénéfit dan impéknya dirasakan sangat berarti (signifikan) oleh masyarakat (publik) di Tatar Sunda, maka tidak mustahil para pemimpin dan pengelola birokrasi akan menjadi contoh bagi pengelolaan birokrasi di tempat lainnya di luar tatar sunda. Namun sebaliknya bila politik birokrasi di tatar sunda ternyata sama buruknya bahkan lebih buruk dari wilayah diluar Tatar Sunda maka sebenarnya kita tak dapat berharap banyak mengenai kemungkinan munculnya putra-putra Sunda yang handal mengelola politik birokrasi yang lebih baik daripada wilayah lain di tanah air.

Tanggal Penting

30 Oktober 2021

Batas Akhir Pengiriman Abstrak

17 Novémber 2021

Pengumuman Abstrak Terpilih

1 Desember 2021

Batas Akhir Pendaftaran Peserta

1—3 Désémber 2021

Pelaksanaan KIBS III